top of page
PMK 44/2026: Ketentuan Terbaru Penunjukan Kuasa Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 Tanggal 06 Juli 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (“PMK 44/2026”) telah efektif berlaku sekaligus mencabut PMK 229/2014 yang sebelumnya menjadi acuan mengenai kuasa di bidang perpajakan. Pihak yang Dapat Ditunjuk sebagai Kuasa Berdasarkan Pasal 2 PMK 44/2026, Wajib Pajak dapat menunjuk tiga kelompok pihak sebagai kuasa
Tutup Celah Penerimaan Negara Akibat Under Invoicing: Catatan Kritis Dr. Ning Rahayu di Radio Elshinta
Praktik manipulasi harga dalam perdagangan internasional kerap menjadi sorotan utama sebagai salah satu pemicu terbesar kebocoran penerimaan negara, khususnya pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, dan pertambangan. Dalam diskusi mendalam pada salah satu episode Podcast Elshinta yang dipandu oleh Haryo Ristamaji, Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia, Dr. Ning Rahayu, M.Si., mengupas tuntas akar permasalahan ini serta merumuskan langkah taktis yan
Sinergi DSH Tax Consulting dan Kemenperin: Evaluasi Kebutuhan Insentif Fiskal Pasca Global Minimum Tax
Perubahan lanskap perpajakan global melalui implementasi Global Minimum Tax (GMT) mendorong perlunya evaluasi terhadap efektivitas berbagai kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Sebagai bentuk komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan, Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Tax Partner DSH Tax Consulting turut hadir sebagai pembicara dalam acara "Workshop Kebutuhan Insentif Fiskal dan Non Fiskal bagi Iklim Usaha In
DSH Tax Consulting
21 Jul1 menit membaca
bottom of page